(ditinjau dari konsep welfare state)
Oleh : Minhadzul Abidin
(Ketua PP HIMAS/ Peneliti di Syari’ah Economic Watch & LP3EI UIN Jakarta)
WEALTH OR WELFARE
Kemakmuran (wealth) sudah lama diungkapkan oleh Adam smith pelopor ekonomi kapitalis yang mengeluarkan buku the wealth of nation tahun 1776 yang menyatakan negara dikatakan makmur jika semua permasalahan ekonomi diserahkan kepada mekanisme pasar, tidak ada campur pemerintah, dan yang menentukan mekanisme pasar itu adalah modal (capital) dan penggunaan sumber-sumber produksi, senada dengan itu David Ricardo yang terkenal dengan teori Divison of labour menyatakan kemakmuran suatu negara ditentukan oleh tingginya produktivitas kerja dengan tingkat angkatan kerja yang semakin produktif maksudnya negara dikatakan makmur jika suatu negara menekan angka pengagguran yang secara otomotis membuka lapapangan kerja dengan mendorong sektor usaha dalam skala besar, sehingga dalam ekonomi kapitalis muncul istilah tricle down effect, yaitu sistem subsidi silang dimana pemerintah harus mendorong skala usaha besar, sehingga keuntungan dari skala usaha besar(pemilik modal) bisa menetes ke masyarakat miskin dengan terbukanya lapangan kerja dsb. Teori yang diungkapkan oleh pemikir kapitalisme ini menemukan banyak kelemahan, ekspolitasi terhadap kaum miskin (ploretal) yang dilakukan oleh kaum kaya (borjuis) dalam masalah upah dan tingkat nilai-nilai kemanusian, sehingga muncullah ide karl marx yang terangkum dalam das kapital 1867.
Kekuatan pendorong utama kapitalisme, menurut Marx, terdapat dalam eksploitasi dan alienasi tenaga kerja. Sumber utama dari keuntungan baru dan nilai tambahnya adalah bahwa majikan membayar buruh-buruhnya untuk kapasitas kerja mereka menurut nilai pasar, namun nilai komoditi yang dihasilkan oleh para buruh itu melampaui nilai pasar. Para majikan berhak memiliki nilai keluaran (output)yang baru karena mereka memiliki alat-alat produksi (kapital) yang produktif. Dengan menghasilkan keluaran sebagai modal bagi majikan, para buruh terus-menerus mereproduksikan kondisi kapitalisme melalui pekerjaan mereka.oleh karena itu revolusi adalah jawabnya dengan mengusung ide sosialis yang merupakan antitehesis dari kapitalis. Dimana kemakmuran ditentukan secara terpusat.
Dari pertarungan kedua paham tersebut kemudian muncullah ide welfare state (negara sejahtera)sebagai solusi alternatif dari kelebihan dan kekurangan kedua paham tersebut, Karena ketidaksempurnaan mekanisme pasar ini, peranan pemerintah banyak ditampilkan pada fungsinya sebagai agent of economic and social development. Artinya, pemerintah tidak hanya bertugas mendorong pertumbuhan ekonomi, melainkan juga memperluas distribusi ekonomi melalui pengalokasian public expenditure (pembelanjaan negara) dalam APBN dan kebijakan publik yang mengikat. Selain dalam kebijakan pengelolaan nation-state-nya pemerintah memberi penghargaan terhadap pelaku ekonomi yang produktif, ia juga menyediakan alokasi dana dan daya untuk menjamin pemerataan dan kompensasi bagi mereka yang tercecer dari persaingan pembangunan.Dalam negara kesejahteraan, pemecahan masalah kesejahteraan sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan ketelantaran tidak dilakukan melalui proyek-proyek sosial parsial yang berjangka pendek. Melainkan diatasi secara terpadu oleh program-program jaminan sosial (social security), seperti pelayanan sosial, rehabilitasi sosial, serta berbagai tunjangan pendidikan, kesehatan, hari tua, dan pengangguran. Negara kesejahteraan pertama-tama dipraktekkan di Eropa dan AS pada abad 19 yang ditujukan untuk mengubah kapitalisme menjadi lebih manusiawi (compassionate capitalism). Dengan sistem ini, negara bertugas melindungi golongan lemah dalam masyarakat dari gilasan mesin kapitalisme.
Umer Chapra Tokoh ekonomi Islam dalam bukunya Islam and Economic Challenge (1992) membuat pemaparan cukup komprehensif terutama atas dasar dan dengan landasan filosofis dan teoritis), bahwa ummat Islam tidak usah berpaling ke Timur atau ke Barat dalam mewujudkan kesejahteraan, khususnya dalam bidang ekonomi. Tetapi berpaling pada Islam. Beliau mengamati baahwa banyak negara-negara Islam atau yang berpenduduk mayoritas Islam telah terjebak dalam pembuatan keputusan yang terdesentralisir yang biasanya dipunyai oleh pasar.
Islam , diuraikan oleh Umer Chapra, merumuskan suatu sistem ekonomi yang berbeda sama sekali dari sistem-sistem yang berlaku. Ia memiliki akar dalam Syariáh yang menjadi sumber pandangan dunia sekaligus tujuan-tujuan dan strateginya. Berbeda dengan sistem- sistem dunia yang berlaku saat ini, tujuan-tujuan Islam (Maqashid Asy-Syari’ah) adalah bukan semata-mata bersifat materi, tetapi didasarkan pada konsep-konsepnya sendiri mengenai kesejahteraan manusia (falah) dan kehidupan yang baik (Hayat Thayyibah), yang memberikan nilai sangat penting bagi persaudaraan dan keadilan sosio-ekonomi dan menuntut suatu kepuasan yang seimbang, baik dalam kebutuhan- kebutuhan materi maupun rohani dari seluruh umat manusia ), ekonomi Islam terjadi penyuntikan dimensi iman dalam semua keputusan manusia tanpa memandang apakah keputusan-keputusan itu berkaitan dengan urusan rumah tangga, badang usaha, pasar mengurangi ketidakseimbangan ketidakstabilan perekonomian secara makro, atau untuk mengatasi kejahatan, percekcokan, ketegangan dan berbagai gejala anomi yang berbeda
EKONOMI SAPEKEN
Krisis ekonomi global mungkin tidak berdampak langsung terhadap perkembangan ekonomi sapeken, perkembangan ekonomi sapeken yang dari waktu ke waktu terus memperlihatkan pertumbuhan yang sangat signifikan, dari hasil ikan dan rumput laut (Echeume cottonii) yang kualitas ekspor, serta ikan yang didinginkan (es) yang beribu-ribu tripum terus membanjiri pasar-pasar dibali dan banyuwangi ditambah lagi ikan budidaya laut yang di ekspor ke Jepang, Hongkong, Singapura dan Korea Selatan, Menurut data Dinas Kelautan dan Perikanan Produksi perikanan tangkap pada Tahun 1997 tercatat sebanyak 35.510,5 ton kemudian meningkat menjadi 38.320,4 ton pada Tahun 2000 atau rata-rata meningkat sebesar 2,44% per tahun. Produksi perikanan budidaya juga menunjukkan peningkatan yang cukup berarti, dari sekitar 832,4 ton yang tercatat pada Tahun 1997 menjadi 1.064,8 pada Tahun 2000 atau rata-rata meningkat sebesar 7,04 % per tahun. Diantara budidaya laut yang potensial terdapat di perairan Sumenep adalah rumput laut (), dimana produksinya pada Tahun 1997 tercatat sebanyak 2.325 ton, kemudian meningkat menjadi 3.346 ton pada Tahun 2000. Hasil perikanan laut yang potensial di perairan Sumenep adalah teri nasi yang berorientasi ekspor. Produksi teri nasi pada Tahun 1997 tercatat sebesar 792,5 ton kemudian meningkat menjadi 1.675,8 ton pada Tahun 2000. tidak bisa kita pungkiri kecamatan sapeken merupakan penyumbang pendapatan terbesar kabupaten sumenep dibidang kelautan dan perikanan.
Kemakmuran di kecamatan sapeken ini ditandai dengan pola hidup dan konsumerisme sebagian penduduk kecamatan sapeken, diamana jumlah kendaraan bermotor (sepeda motor) dari tahun terus bertambah bahkan setiap tahunnya pertambahan jumlah sepeda motor terus bertambah rata-rata sekitar 70% atau rata-rata per tahun jumlah sepeda motor bertambah 300 unit motor (sumber: POLSEK Sapeken) baik yang memliki surat lengkap atau yang fiktif. Maka jangan heran khususnya didesa sapeken produk terbaru yang baru dipasarkan oleh perusahaan sepeda motor terkenal sudah malang melintang di luas desa yang cuma 2 km² (2 kilo meter persegi) ini, disamping itu rumah dengan ukuran dan gaya baru selalu berdiri megah setiap tahun, selain itu barang elektronik mulai dari Televisi (TV) dari ukuran paling tinggi sampai paling rendah dengan berbagai merk (brand) tersedia, Hand Phone (HP) dengan segala merk unggulan terbaru yang selalu terselip di tangan anak-anak muda khususnya di desa sapeken.
SAPEKEN SEJAHTERA?
Melihat perkembangan ekonomi masyarakat sapeken, jika kita melihat dalam segi pandang materi pasti akan bisa menyimpulkan bahwa Kecamatan Sapeken adalah sejahtera, tetapi patut diingat dalam konsep welfare state (negara sejahtera) semua itu harus dilihat secara lebih universal baik skala makro dan mikro dan kekuatan pondasi kekuatan ekonominya dan pelayanan masyakat serta kebutuhan fundamental masyarakat. Memang tidak layak memformulasikan konsep welfare state untuk membahas kesejahteraan sebuah kecamatan seperti Sapeken, tetapi dari hal tersebut kita akan memperoleh bahan pertimbangan, pertama negara sejahtera harus meliputi kondisi sejahtera (well-being). Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi; serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya. Fakta di lapangan di kecamatan Sapeken masih dihinggapi kebodohan (buta huruf), gizi buruk, penyakit menular dll.
Kedua Sebagai pelayanan sosial. umumnya mencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial (social security), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial person. Fakta di lapangan, di Kecamatan Sapeken berbicara pendidikan baik itu, fasilitas pendidikan yang rusak, tenaga pengajarnya masih sangat buruk, kurikulum yang tidak mempunyai standarisasi. dibidang kesehatan, tenaga kesehatan yang tidak profesional dan fasilitas kesehatan yang semuanya masih terbelakang dan pelayanan yang kurang memadai, terlebih lagi pelayanan terhadap kebutuhan penerangan (PLN) yang buruk dan memprihatinkan.
Ketiga Sebagai tunjangan sosial yang, diberikan kepada orang miskin. Karena sebagian besar penerima Welfare adalah orang-orang miskin, cacat, penganggur, keadaan ini kemudian menimbulkan konotasi negatif pada istilah kesejahteraan, seperti kemiskinan, kemalasan, ketergantungan, yang sebenarnya lebih tepat disebut “social illfare” ketimbang “social Welfare” . fakta di lapangan di kecamatan sapeken lapangan pekerjaan semakin menurun dan bahkan tertutup, laut yang merupakan kekayaan alam yang menjadi sumber hidup masyarakat kecamatan sapeken hanya menjadi cerita dongeng seiring rusaknya terumbu karang akibat tindakan pengrusakan lingkungan laut, maka jangan heran anak-nak muda sapeken tidak ada yang menetap semuanya merantau ke negeri orang karena ketidaksediaan lapangan kerja.
Keempat sebagai proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah, maksudnya kekuatan ekonomi melalui usaha mandiri yang bergerak dalam sektor riil. Seperti Usaha Kecil Menegah, koperasi yang berdasarkan pada prinsip kekeluargaan, dan kemitraan bisnis dengan perbankan dalam segi permodalan, fakta di lapangan masyarakat kecamatan sapeken kehilangan inovasi dan kreativitas hanya bergerak pada ekonomi jangka pendek selau terpusat dan sering berbicara hasil dan keuntungan serta hampir seragam, proyeksi usaha yang primitif dengan memperbanyak hutang sehingga usaha-usaha yang kelihatannya besar adalah jelmaan hutang-hutang yang besar juga. Ditambah lagi kurang perencanaan dan tingkat saving lebih rendah dari tingkat komsumsi yang setiap tahun semakin meningkat dan tidak didukung oleh tingkat pendapatan, sehingga mudah terperangkap dalam mulut para rentenir kejam, maka tidak heran jika pada waktu ombak besar dan tidak ada yang melaut siap-siap lah sertifikat tanah untuk digadaikan dan barang-barang rumah tercerai berai kerumah tetangga karena digadaikan. Inilah fakta bahwa pondasi kekuatan ekonomi disapeken adalah kropos dan rapuh.
WIN-WIN SOLUTION
Inilah sebuah realita di kecamatan sapeken, kita harus berbenah, mulai saatnyalah kesederhanaan seperti yang dipraktekkan oleh baginda Rasulullah SAW dapat kita aplikasikan sehari-hari, dan untuk menciptakan kesejahteraan negara memang tugas pemerintah, tetapi masyarakat dituntut kreatifitasnya dan mulai menggalakkan ekonomi jangka panjang dengan bergerak dalam sektor riil melaui Usaha Kecil Menegah dan memanfaatkan sumber daya alam bukan hanya ikan, tetapi di bidang pertanian, peternakan dan kerajinan tangan serta proses usaha ikan menjadi setengah jadi bukan hanya bahan baku yang harganya murah, serta hindari rentenir dan jaga lingkungan laut. ya.. itu salah satu jalan untuk memperlambat jarum bom waktu kehancuran sapeken. semoga
